Kemandirian Bahan Baku dan Komitmen Lintas Sektor, Kunci Peningkatan Daya Saing Produk Farmasi Indonesia
28 December 2018 | 16:04 WIB | Oleh. Admin CPOB

Jakarta - Sebagai langkah konkrit dalam memfasilitasi percepatan pengembangan industri farmasi, BPOM RI selenggarakan rangkaian kegiatan "Dukungan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Pencanangan Komitmen Konsorsium Vaksin dan Produk Biologi Lainnya" pada 13-14 Desember 2018 di Jakarta.

Kamis (13/12), Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito membuka secara resmi kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, industri farmasi, Unit Transfusi Darah (UTD), dan akademisi. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Pejabat Eselon I dan II BPOM yang terkait.

Percepatan pengembangan bahan baku obat dan produk biologi memang tengah menjadi fokus pemerintah di bidang industri farmasi. Hal ini didorong oleh kondisi industri farmasi Indonesia yang hingga saat ini 90% diantaranya masih impor bahan baku obat untuk proses produksinya. Terlebih kebutuhan produk obat dan produk biologi juga semakin tinggi, mengingat pada saat yang sama juga terjadi pergeseran tren dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang mengedepankan terapi menggunakan produk-produk biologi hasil inovasi.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Komitmen bersama yang diinisiasi BPOM RI kali ini sejalan dengan Inpres tersebut. Selain itu, juga sejalan dengan hasil dari The 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States pada 21-22 November lalu.

"Dari pertemuan tersebut, kita semakin menyadari potensi apa saja yang dimiliki terkait vaksin maupun produk biologi lainnya. Karena itu, BPOM perlu bekerja sama secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait. Salah satunya dengan komunikasi yang dilakukan melalui konsorsium ini," papar Penny K. Lukito.

Dalam hal ini, sinergisme ABG (Akademisi, Industri,  dan Pemerintah) diperlukan dalam pengembangan vaksin, produk darah, dan sel punca menuju pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.  Koordinasi tersebut menjadi kunci keberhasilan untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk biologi yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Diharapkan ke depan komitmen ini dapat dibahas dan lebih dipertajam lagi melalui penyusunan draft Kerangka Acuan Kerja (KAK), Struktur Konsorsium,  dan Plan of Action Konsorsium Vaksin dan Produk Biologi Lainnya.

Lebih lanjut, Kepala BPOM mengatakan bahwa sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 serta dalam rangka mengakomodir perkembangan zaman, BPOM telah mengembangkan aplikasi e-sertifikasi CPOB, yaitu aplikasi perizinan perdana yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Juga pemutakhiran Pedoman CPOB yang telah mengakomodir Revolusi Industri 4.0.

“Pengembangan dan perbaikan terhadap aspek sertifikasi ini merupakan upaya kami untuk mendukung kemudahan perizinan obat di Indonesia. E-sertifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik BPOM. Sementara pemutakhiran Pedoman CPOB, selain digunakan untuk standar pengawasan, pastinya juga untuk terus meningkatkan daya saing produk obat dan produk biologi Indonesia,” ujar Penny K. Lukito.

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM menyampaikan apresiasi kepada beberapa industri farmasi atas prestasinya dalam produksi produk kimia dan produk vaksin yang telah memperoleh prekualifikasi WHO serta berprestasi di bidang eskpor. Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat CPOB kepada industri farmasi dan UTD, antara lain PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopeia, PT. Monix Indonesia, UTD PMI Pusat, UTD PMI Kota Semarang, dan UTD PMI Kota Bandung.  (HM-Herma)