PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK SECARA INTERNAL OLEH INSPEKTORAT BPOM DAN EKSTERNAL OLEH KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
7 June 2021 | 14:18 WIB | Oleh. Admin CPOB

Kementerian/Lembaga tidak terkecuali Badan POM, saat ini semakin diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan melakukan inovasi pelayanan publik. Badan POM menyelenggarakan penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun. Penilaian internal kinerja UPP dilaksanakan menggunakan instrumen sesuai Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mencakup enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Pada tahun 2021, penilaian internal kinerja UPP di lingkungan Badan POM dilaksanakan terhadap seluruh jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh UPP 15 (lima belas) unit kerja Badan POM Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Jenis layanan/perizinan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor meliputi sertifikat CPOB, penilaian pemenuhan persyaratan CPOB fasilitas pembuatan obat impor, penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat Bersama dengan non obat, dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor.

Setelah melakukan pengisian formulir melalui evortala.pom.go.id, pada tanggal 3 Juni 2021 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mengikuti kegiatan penilaian internal kinerja UPP tahun 2021 berupa wawancara dan verifikasi data oleh tim penilai yang dilaksanakan secara daring. Berdasarkan evaluasi sementara, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memperoleh nilai 4,22 (Sangat Baik) jauh meningkat dari nilai pada tahun 2020 yaitu 3,89 (Baik). Nilai ini berada di atas target tahun 2021 yaitu sebesar 4,01. Selain itu, inovasi unggulan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berupa pelayanan publik resertifikasi tanpa inspeksi pada sistem e-Sertifikasi CPOB direplikasi oleh UPP lain di lingkungan Badan POM.

Tidak hanya mengikuti penilaian internal kinerja UPP, tetapi pada tanggal 3 dan 4 Juni 2021 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor juga berkontribusi pada Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2021 oleh BKPM. Penilaian Kinerja PPB bertujuan untuk memenuhi implementasi percepatan pelaksanaan berusaha secara nasional yang diukur berdasarkan kriteria: penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya; reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya; dan koneksi dengan sistem OSS. Penilaian mandiri kinerja PPB melalui aplikasi https://penilaiankinerja.bkpm.go.id. Setiap unit kerja diminta untuk menyampaikan data dukung terkait kriteria penilaian dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah mengumpulkan data dukung nomor 7 (Organisasi dan program kerja) dan nomor 11 (Debirokratisasi peraturan perizinan berusaha).

Dengan adanya 2 kegiatan penilaian ini, diharapkan akan semakin memacu kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelaku usaha. Perbaikan dan inovasi pelayanan publik secara konsisten merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, terutama di tengah kondisi pandemik Covid-19 dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan melakukan inovasi pelayanan publik.